Print

Poltekkes Semarang Menuju WBK dan WBBM

Written by poltekkes kemenkes semarang Published on . Posted in Berita

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan program Manajemen Perubahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Poltekkes Semarang sejak tahun 2015 telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

  

Tim ini bertugas untuk mengimplementasikan segala peraturan perundangan yang berlaku dalam mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Tim ini bertugas mensosialisakan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi dengan memutar video pengendalian gratifikasi di setiap moment/acara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Poltekkes Semarang. Nara sumber dari Kejaksaaan/pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Inspektorat Jendral Kementrian Kesehatan juga sering dihadirkan di Poltekkes Semarang dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Poltekkes Semarang.

Disamping itu, tim ini juga telah memastikan semua pemnagku kepentingan di Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan menandatangani Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas dilakukan setelah acara Wisuda ke 87 dan 88 pada tanggal 8 dan 10 September 2016.

Pada tahun 2016, Poltekkes Semarang ditunjuk oleh Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Kemenkes RI untuk mewakili Institusi di bawah naungan PPSDM untuk di nilai sebagai institusi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Adapun proses penilaian Insha Alloh akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Apabila Poltekkes Semarang lolos sebagai institusi yang WBK, maka tahap selanjutnya dapat diajukan untuk penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang akan dinilai oleh Kementrian Pendayagaunaan Aparatur Negara.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn